Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly

Search Result

Found 44 from your keywords: Author : "UNEJ-Fak. Hukum/Hukum Tata Negara"
You currently on page 2 of 5 page(s)
Query took 1.22115 second(s) to complete
Hak Pemberi Kerja Memberikan Perintah Kepada Pekerja Alih Daya Berdasarkan Konsep Hubungan Kerja

Hak Pemberi Kerja Memberikan Perintah Kepada Pekerja Alih Daya Berdasarkan Konsep Hubungan Kerja

Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan Yang Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Melalui Mekanisme Constitutional Complaint

Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan Yang Melanggar Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Melalui Mekanisme Constitutional Complaint

Tanggung Gugat Warga Negara Terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Atas Sertipikat Ganda (Citizen Liability To The Ministry Of Agrarian

Tanggung Gugat Warga Negara Terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Atas Sertipikat Ganda (Citizen Liability To The Ministry Of Agrarian

Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 & Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo

Keterlibatan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 & Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo

Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat

Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat

Dinamika Penggunaan Money Politics Dalam Kampanye Calon Anggota Legislatif di Indonesia Periode Pemilihan Umum 2004-2024

Dinamika Penggunaan Money Politics Dalam Kampanye Calon Anggota Legislatif di Indonesia Periode Pemilihan Umum 2004-2024

Urgensi General Anti Avoidance Rule Sebagai Alternatif Dalam Menangani Penghindaran Pajak

Urgensi General Anti Avoidance Rule Sebagai Alternatif Dalam Menangani Penghindaran Pajak

Peran Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah Terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Penyimpanan Protokol

Peran Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah Terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dalam Penyimpanan Protokol

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Pertanahan Dalam Mengatasi Masalah Konflik Agraria Yang Didasari Oleh Undang-Undang Sektoral

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Khusus Pertanahan Dalam Mengatasi Masalah Konflik Agraria Yang Didasari Oleh Undang-Undang Sektoral

Tindak Lanjut Dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2025 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Pemilu 2024 di Indonesia

Tindak Lanjut Dan Proyeksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2025 Mengenai Perlindungan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Pemilu 2024 di Indonesia